Ngamal Ilmu

MAKALAH

STUDI TENTANG POTRET SISTEM PENDIDIKAN DI INGGRIS

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu keguanaan penting sistem pemerintahan suatu negara adalah menjadi bahan perbandingan bagi negara lain. Jadi, negara-negara lainpun dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahannya.

Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan tadi. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Negara Inggris ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Dimana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri (bisa juga disebut kabinet).

PEMBAHASAN

A. Potret Sistem Pemerintahan Inggris

Inggris adalah sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari: England, Wales, dan Irlandia Utara.Pemerintahannya berbentuk Monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri (bisa juga disebut kabinet). Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena Ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara.

Negara yang terbentuk pada 1 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari Raja/ratu serta kabinet. Negara Inggrs ini juga menerapkan sistem dua partai (two party system), yaitu partai konservatif dan partai buruh. Kedua partai ini selalu bersaing.

Berikut ini adalah skema sistem pemerintahan yang berjalan di Negara Inggris:

Keterangan :

# House of Lords: anggotanya sekitar 1200 orang yang terdiri dari Uskup Agung gereja Inggris, para keluarga bangsawan, serta orang-orang yang dianggap berjasa terhadap negara.

# House of Commons: anggotanya berjumlah sekitar 659 orang yang dipilih dengan equal size districts (sistem distrik dengan porsi yang sama). Masa tugasnya selama 5 tahun. Atas dasar kebutuhan politik, Perdana Menteri akan menetapkan pemilihan dan jika kabinet mendapat mosi tidak percaya atau gagal, maka kabinet tersebut harus membubarkan diri. Partai yang memenangkan pemilu berhak untuk membentuk kabinet.

# Mahkamah Agung: merupakan badan peradilan yang ditunjuk oleh kabinet namun dalam menjalankan tugasnya mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.[1]

B. Demografi dan Income Negara

Pemakaian nama Inggris dalam pengertian negara kadangkala dapat membingungkan karena kata itu merupakan terjemahan dari kata “England”, sedangkan England hanya merupakan salah satu bagian saja dari “The United Kingdom of Great Britain” yang lazim disingkat UK. Baian lain dari UK adalah Wales, Scotland, dan Northern Ireland. UK berpenduduk kurang dari 60 juta orang dengan luas wilaya kira-kira 24,4 juta hektar.

Imigrasi telah memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap system pendidikan di UK. Kelompok-kelompok minoritas etnis kebanyakan terkonsentrasi di tempat-temat tertentu dan di bagian yang sangt luas dalam kota, terutama di kota London. Hal ini menuntut perhatian khusus mengenai keperluan mereka terutama menyangkut bahasa dan budaya yang berbeda-berbeda. Tuntutan kebahasaan ni sangat terasa di daerah Wales dan Scotland (Skotlandia) karena bahasa asli penduduk di daerah itu masih dipakai dan diajarkan di beberapa sekolah.

Mata pencaharian kepala keluarga sering dipakai untuk menentukan kelas sosial masyarakat. Pada umumnya, hasil pendidikan anak-anak, apakah itu kemampuanya dalam ujian membaca dan berhitung atau tingkat pendidikan yang diperoleh, berkaitan erat dengan pengangguran. Pada tahun 1980, misalanya, kira-kira 1/3 laki-laki penganggur tidak punya keterampilan. Umur juga berkaitan dengan pengangguran; lebih dari 40% dari penganggur di UK berumur di bawah 25 tahun.

Kekhawatiran pemerintah atas dampak resesi ekonomi dan pengangguran yang tinggi di UK telah menuntut perubahan sistem pendidikan agar mampu menurunkan ingkat pengangguran itu serta meratakan jalan ke arah pemulihan perekonomian negara. Usaha ini keliatan antara lain pada sekolah-sekolah yang lebih menitik beratkan pada mempersiapkan generasi muda untuk pasar kerja; perguruan tinggi berpartisipasi dalam pengadaan latihan-latihan bagi anak-anak muda penganggur, juga bagi orang-orang dewasa. Pendidikan tinggi didorong memberkan priortas pada disiplin-disiplin ilm yang teknologis yang pening bagi perekonomian negara.[2]

C. Filsafat pendidikan dan Orientasi Pendidikan

Pendidikan di UK dimulai semenjak seabad yang lalu ketika beberapa buah universitas membentuk Ketua Jurusan Pendidiakn. Para pejabat ini merasa perlu dan memberikan perhatian besar terhadap pengkajian yang sistematis tentang pendidikan dengan pendekataan yang ilmiah atas pengkajian itu. Pada tahap awal perhatian difokuskan pada psikologi, sejarah, dan studi perbandingan. Namun demikian dalam bidang tes mental dan perkembangan anak memberikan pengaruh yang penting terhadap praktek-praktek pendidikan.[3]

D. Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama

Pendidikan Agama Islam tidak masuk dalam kurikulum, karena di Inggris tidak ada kewajiban memeluk agama (atheisme), tidak seperti negera Indonesia serta karena kebanyakan mereka adalah pemeluk Katolik. Tetapi, untuk sekolah yang berbasis Islam contohnya di British, ada pelajaran PAI, karena mayoritas dari orang-orang Pakistan.[4]

Undang-Undang pendidikan 1994 (di tetapkan pada saat imigran masyarakat muslim mulai di persoalkan) menyatakan pelajaran, pelajaran di sekolah di mulai dengan sesi pertemuan berupa pembacaan perjanjian lama dan baru. Hal ini membuat Kristianitas menjadi elemen dasar pendidikan sipil dan melestarikan identitas Kristen. Ketika anak-anak generasi pertama keluarga muslim masuk ke dalam sistem pendidikan inggris pada akhir 1960-an, para aktivis masjid dan kelompok-kelompok islam menghadapi persoalan kultural yang sangat serius, karena teman-teman sebaya mereka yang berasal dari latar belakang kultural yang berbeda, sedangkan orang tua mereka tetap tinggal di kalangan orang muslim.

Karena khawatir akan mempengaruhi identitas islam maka pada tahun 1966 lahirlah Muslim Educational Trust. Organisasi yang muncul dari gerakan mawdudi ini di pimpin seorang dosen studi bisnis di sebuah universitas Bengali yang mengabdikan energinya untuk dakwah islam ke seluruh dunia. Publikasi perserikatan yang didesain untuk melestarikan identitas cultural islam yang spesifik dan mencegah asimilasi para pelajar muslim dalam masyarakat Inggris. Pendidikan agama islam di Inggris yang di harapkan dapat menjaga identitas anak-anak muslim dari pengaruh masyarakat barat yang permisif dan matrealistik di pandang tidak memadai. Dan disekolah-sekolah negeri, ajaran Kristen mendominasi kurikulum, terutama dalam pelajaran sejarah dan bahasa inggris.

Muslim Educational Trust menuntut dua bentuk tuntutan, Pertama, menuntut sejumlah ketetapan yang memungkinkan para pelajar muslim dapat menjalankan hokum islam secara ketat dengan memberikan elonggaran atas beberapa peraturan umum. Kedua menuntut perbaikan muatan kurikulum karena dianggap mengarah kepada budaya permisif dan erat dengan nilai Kristen.[5]

E. Kebijakan di Bidang Manajemen Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal

1. Sistem Pendidikan Formal Inggris (UK)

Pendidikan di UK diatur dan diawasi oleh Department for Education dan Department for Business, Innovation and Skills. Otoritas lokal bertanggung jawab menerapkan kebijakan untuk pendidikan dan sekolah negeri di tingkat lokal. Di UK terdapat lebih dari 3.000 sekolah/institusi pendidikan yang menerima pelajar internasional di berbagai level dengan ribuan pilihan bidang studi. Terdapat beragam akses pendidikan dan pelatihan di UK, yang mengkombinasikan berbagai macam pilihan bidang studi sesuai dengan kebutuhan, minat dan kemampuan.

Sistem pendidikan di UK terbagi menjadi 4 bagian utama, yakni primary education, secondary education, further educationdan higher education. Pelajar di UK diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan menengah yang dimulai ketika berumur lima (5) tahun hingga umur 16 tahun. Secara singkat sistem pendidikan dasar di UK dibagi menjadi tahapan penting atau ‘key stages’ sebagai berikut:

1. Key Stage 1 – 5 hingga 7 tahun

2. Key Stage 2 – 7 hingga 11 tahun

3. Key Stage 3 – 11 hingga 14 tahun

4. Key Stage 4 – 14 hingga 16 tahun

Umumnya, key stage satu (1) dan dua (2) berlangsung di sekolah dasar dan pada usia 11 tahun pelajar akan lanjut ke sekolah menengah dan menyelesaikan key stage tiga (3) dan empat (4).

Pelajar akan dinilai pada akhir setiap tahap. Penilaian paling penting terjadi pada usia 16 ketika pelajar mengikuti GCSE atau General Certificate of Secondary Education. Setelah pelajar menyelesaikan GCSE, mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, atau masuk ke dunia kerja.

Berikut ini penjelasan lebih mendetil mengenai tahapan dari sistem pendidikan UK:

1. Pendidikan Dasar (Primary Education)

Pendidikan dasar di UK dimulai pada usia 5 hingga usia 11 tahun, terdiri dari tahap Key stage satu (1) dan dua (2) di bawah sistem pendidikan UK.

2. Pendidikan Menengah (Secondary Education)

Dari umur 11 sampai 16, pelajar akan masuk sekolah menengah untuk tahap key stage tiga (3) dan empat (4) untuk memulai mengambil GCSE. Pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kewajiban di UK; setelah usia 16 tahun, pendidikan seterusnya adalah opsional bagi pelajar. Pelajar biasanya mengambil sekitar sepuluh (10) mata pelajaran yang dinilai (tergantung dari mata pelajaran yang diambil) melalui kombinasi dari tugas dan ujian tertulis.

3. Pendidikan Lanjutan (Further Education)

Setelah pelajar menyelesaikan pendidikan sekunder, mereka memiliki pilihan untuk memperpanjang ke pendidikan lanjutan untuk mengambil A-level, GNVQ’s, BTEC’s atau kualifikasi lain seperti IB (International Baccalaureate) dan Cambridge Pre-U.

Pendidikan lanjutan A Level biasa juga disebut sebagai Sixth Form berdurasi selama dua (2) tahun, ‘A’ Level (Advanced Level) biasanya diikuti oleh pelajar usia 16 tahun atau setelah mereka memperoleh GCSEs. Pelajar biasanya mengambil dua (2) sampai lima (5) subyek ‘A’ Level yang merupakan syarat penerimaan untuk masuk ke universitas. Setiap subyek dinilai melalui ujian tertulis, tugas atau keduanya.

Dengan sertifikat GCE ‘A’ Level, pelajar dapat melanjutkan studi mereka ke universitas ataupun college yang menawarkan program kejuruan.

IB (The International Baccalaureate) setara dengan GCE ‘A’ Level dan saat ini semakin banyak diminta sebagai kualifikasi untuk mendaftar di universitas UK. Ujian untuk kualifikasi ini dapat dilakukan di sekolah swasta atau negeri yang ada di UK.

4. Program Lanjutan (HND) & Pra-Universitas (Foundation Studies)

Program lanjutan (HND atau Higher National Diploma) menawarkan program teknis dan keahlian, biasanya sekitar 1-2 tahun tergantung dari jurusan dan sertifikasi yang dipilih. Kualifikasi yang diperoleh adalah Certificate of Higher National Diploma atau Higher National Certificate.

Untuk pelajar lulusan SMA kelas XII di Indonesia, umumnya universitas di UK mensyaratkan masuk program A’ Level atau program Pra-Universitas (Foundation) sebelum meneruskan ke tahun pertama di universitas (undergraduate degree). Bagi jurusan yang sulit seperti kedokteran dan hukum, apalagi untuk top universitas di UK, pelajar internasional diharuskan masuk ke program ‘A’ Level selama dua (2) tahun sebelum program undergraduate.

5. Program Sarjana Profesional (Undergraduate Degree)

Universitas pertama di UK didirikan kurang lebih 800 tahun yang lalu, sehingga universitas di UK sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sangat mendalam di bidang pendidikan.

Di Inggris, Irlandia Utara dan Wales, program Sarjana S-1 pada umumnya diselesaikan dalam waktu tiga (3) tahun. Adapun istilah ‘sandwich program‘ dimana pelajar menyelesaikan studi dua (2) tahun di universitas, lalu tahun ketiga mereka melakukan riset atau magang kerja di luar sekolah, kemudian pada tahun keempat mereka kembali ke universitas untuk menyelesaikan S-1 mereka. Di Skotlandia program S-1 pada umumnya berlangsung lebih lama, yaitu selama empat (4) tahun. Sementara untuk program profesi seperti kedokteran berlangsung sekitar lima (5) sampai (6) tahun.

Penilaian dilakukan melalui kombinasi dari tugas, partisipasi di seminar, ujian tertulis dan disertasi. Setelah menyelesaikan program Sarjana S-1, gelar yang didapat adalah Bachelor seperti BA (Bachelor of Arts), BEng (Bachelor of Engineering) dan BSc (Bachelor of Science).

Bagi yang ingin mendaftar undergraduate degree, pelajar diharuskan mendaftar lewat program UCAS (Universities and Colleges Admission System) secara online.

6. Program Pascasarjana Profesional (Postgraduate Degree)

Program S-2 (Master) di UK biasanya membutuhkan waktu singkat yakni hanya satu (1) tahun, termasuk program MBA (Master of Business Administration). Ini membuat pendidikan S-2 di UK menjadi sangat kompetitif dibandingkan dengan negara lain yang memerlukan waktu dua (2) tahun.

Untuk program S-3 atau Doktoral (PhD) waktu studi yang dibutuhkan yaitu tiga (3) tahun. Program MBA didesain untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kemampuan untukmenganalisa masalah-masalah yang kompleks dan kemampuan untuk membuat keputusan strategis. Terdapat beberapa program MBA yang didesain khusus untuk industri tertentu (keuangan atau ritel) atau sektor tertentu (asuransi dan kerugian pertahanan, e-business, public sector, dll).[6]

2. Sistem pendidikan Nonformal Inggris (UK)

Berbagai program untuk orang dewasa dan Cuntinuing Education diselenggarakan oleh “LEAs” (local education authorities), jurusan-jurusan ektra universitas, dan badan-badan tertentu seperti Asosiasi PendidikanPara Pegawai. Pada umumnya kuliah-kuliah diselenggarakan “part-time” (siang atau malam), tetapi ada sebagian yang mengharuskan tinggal di kampus dalam waktu pendek, dan sebaian kecil sekali ada yang arus tinggal di kampus dalam jangka waktu panjang pada perguruan tinggi negeri. Amata kuliaj yang yang ditawarkan bervariasi besar sekali, mulai dari pendidika aling dasae seperti tuis baca sampai pada mata kuliah untuk mengambil ujian program akademik atau mata-mata kuliah vokasional. Biaya pendidikan umumnya dutanggung oleh mahasiswa.

Universitas Terbuka (Open Unibersity, OU) tergolong pendidilan nonformal yang mampu menawarkan berbagai program akademik dengan berbagai gelar. Perkuliahan sebagian besar dilakukan di rumah melalui korespondensi, telivisi dan radio. Tidak diperlukan kualifikasi akademik formal untuk mendaftar di Universitas Terbuka ini, dan gelar diberikan atas dasar jumah kredir yang diperoleh dengan sukses pada setiap fase perkuliahan.

Pelayanan teradap generasi muda diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidilan sosial secara informal pada waktu-waktu senggang sambil membina pengembangan bakat mereka. Pelayanan ini diselenggarakan oleh berbagai klab bekerja sama dengan pejabat pejabat setempat termasuk “LEAs” dan bermacam-macam organisasi sukarela, tetapi itu bukanlah gerakan sukarela kaum muda secara nasional. Kebanyakan kegiatan klab-klab difokuskan pada aktivitas sosial dan rekreasi, sebagian bersifat pendidikan atau keagamaan.[7]

F. Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum

Di UK tidak ada kurikulum yang ditentukan secara nasional, akan tetapi badan-badan yang mengurus ujian serta yang mengawasi General Certificate of Education (atau yang bersamaan) menghendaki kesamaan kurikulum pada tingkat sekolah menengah di daerah mereka. Dalam prakteknya, tanggung jawab atas kurikulum disekolah-sekolah negeri terletak pada guru-guru sendiri walaupun “l.e.a.s” juga bertanggung jawab secara umum. Tekanan agar kurikulum punya relevansi yang mantap datang dari berbagai pihak, termasuk dari orang tua murid, “LEAs”,pemerintah, bahkan juga dari siswa-siswa sendiri.

Inspektur Pendidikan (Her Majesty’s Inspectors of Schols, HMI) bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan atad segala pengawasanya terhadpa sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah swasta. Mereka memeriksa dan melaporkan asalah seluruh aspek pendidikan di sekolah-sekolah ermasuk kurikuum. Mereka juga memberikan saran dan nasihat kepada sekolah dan ”LEAs” serta kepada pemerintah. Disamping itu ‘l.e.a.s’ juga mempunyai inspektur, penasihat, dan perencana-perencana sendiri untuk membantu sekolah yang berada di bawah wewenangnya, dan ‘l.e.a.s’ juga membentuk pusat pertemuan guru-guru sebagai temat bagi mereka untuk bekerja menyusun dan mengembangkan kurikulum serta kegiatan inservice training.

Bahan pelajaran diadakan oleh berbagai lembaga-lembaga atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah termasuk lembaga percetakan, guru-guru serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Di England dan Wales, Dewan Kurikulum dan Ujian-ujian Sekolah (Council for Curriculum and Examinations), serta lembaga masyarakat yang punya perhatian terhadap pendidikan mengembangkan dan menilai bahan-bahan sesuai kurikulum, metode mengajar , dan ujian untuk sekolah dasar dan menengah.[8]

G. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Ada tiga cara untuk memperoleh kualifikasi menjadi guru di UK:

a. Mengikuti kuliah selama tiga tahun untuk Sertifikat Pendidikan (nongraduate Certificate of Education)

b. Tiga dan empat tahun kuliah untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda Pendidikan (Bachelor of Education)

c. Satu tahun kuliah di tingkat pascasarjana bagi mereka yang memiliki gelar pertama non kependidikan. Mulai tahun 1984, untuk memasuki lapangan pekerjaan guru hanya melalui jalur pascasarjana.

Selama dalam pendidikan guru-guru dapat mengambil spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu atau dalam singkat misalnya, sekolah dasar atau sekolah menengah. Di Scotland, guru-guru hanya boleh mengajar pada level yang sesuai dengan kualifikasinya. Tidak ada kualifikasi mengajar formal yang dituntut bagi guru-guru yang mengajar di pendidikan lanjutan (father education) dan pendidikan tinggi.

Selama tahun 70-an, sektor non universitas penyelenggara pendidikan guru di England dan Wales melakukan reorganisasi yang berdampak terutama pada fakultas-fakultas yang secara khusus melaksanakan pendidikan guru. Tindakan ini di ikuti dengan penyusutan jumlah tempat mengajar yang sangat besar bagi guru-guru baru dari 80.000 dalam tahun 1976-1977 menjadi 46.000 dalam tahun 1981. Penyusutan ini diharuskan karena menurunnya jumlah murid yang terjadi mulai akhir 1970-an dan berlanjut sampai akhir 1980-an.

Walaupun terjadi penyusutan secara besar-besaran dalam sistem pendidikan guru, masih saja lebih banyak guru dari tempat mengajar yang tersedia, sehingga banyak guru yang mengganggur. Akan tetapi pada bidang-bidang tertentu terjadi pula kekurangan guru seperti pada bidang ilmu keolahragaan, matematika, kerajinan, desain, dan teknik. Penyebab timbulnya kekurangan ini cukup kompleks, dan jelas bahwa ini menggambarkan keadaan supali lulusan dan persaingan dengan jenis lowongan pekerjaan lain. Rencana pemerintah dalam menanggulangi kekurangan guru ini sudah disusun yang memungkinkan guru-guru senior yang sudah matan serta orang yang sudah kualifikasi bisa diangkat menjadi guru-guru spesialis.

H. Pembiayaan pendidikan

Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan seluruh anggota pemerintah Inggris ada tahun 1990 kurang lebih 14,1% sama dengan presentase 10 tahun sebelumnya. Jumlah ini kira-kira 4,5% dari Gross Domestic Product (GDP). Sesungguhpun pemerintah menganggarkan sebagian besar sumber pembiayaan pendidikan, dana ini pada dasarnya dibelanjakan oleh ‘l.e.a.s’. pengeluaran oleh ‘l.e.a.s’ diperkirakan sebasar 17,272 juta Pound Sterling dibandingkan dengan pengeluaran di pusat sebesar 3.647 juta Pounds Sterling yaitu 83% : 17 %.

Bagian terbesar pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru dengan proporsi kurang lebih 70% dari belanja keseluruhan. Politikteknik yang sekarang menjadi universitas serta sekolah tunggi-tinggi lainya menerima anggaran belanjanyamelalui Polytechnics and College Funding Council (PCFC). Dana untuk universitas dan badan-badan penelitian guru disalurkan melalui program ‘l.e.a.s’ dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran.

Seluruh biaya Departemen Pendidikan dan ‘l.e.a.s’ dibagi sebagai berikut : untuk sekolah-sekolah 61%; untuk pendidikan tinggi termasuk akademi 29%; pusat-pusat penelitian 4% dan untuk biaya administrasi 5,7%. Pada tahun 1991, sebuah proposal diajukan untuk memberikan status lembaga sosial kepada seluruh sekolah. Ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mendapatkan pembebasan pajak atas aset-aset pendidikan. ‘l.e.a.s’ juga menerima dana dari sumber-sumber lain, dan kira-kira 0% dari dana itu digunakan sendiri oleh ‘l.e.a.s’ untuk keperluan pendidikan dalam wilayahnya.[9]

PENUTUP