MAKALAH
STUDI TENTANG POTRET SISTEM
PENDIDIKAN
DI MESIR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebgai Mesir adalah
sebuah Negara yang sebgaian wilayahnta terletak di Afrika bagian timur laut.
Dengan luas wilayah sekitar satu juta km2. Mesir mencakup
Semenenjung Sinai (dianggap sebagai
bagian dari Asia Barat daya) sedangkan sebagian wilayahnya terletak di Afrika
Utara. Mesir berbatasan dengan Libya
disebelah barat , sudan di sebelah selatan, jalur gaza dan Israel di
utara dan timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui laut tengah di
utra dan laut merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir
sungai Nil (sekitar 40.000 km2). Sebagian besar daratan merupakan
bagian dari gurun sahara yang jarang dihuni.
Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir
berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon
Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebnagsaan Prancis ini memberikan
inspirasi yang kuat bagi para pembaharu
Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggap
Stagnan. Tokoh-tokohnya antara lain: Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan
Muhammad Ali Pasha.
Pada makalah ini kami akan mencoba membahas tentang potret
pendididkan di Mesir.
B.
Rumusan Masalah
Dari latarbelakang masalah yang ada, maka berikut rumusan masalah yang akan dibahas
dalam makalah ini, antara lain :
1.
Bagaimana potret system pemerintahan di Mesir ?
2.
Bagaimana kondisi demografi dan potensi income negara
di Mesir ?
3.
Bagaimana filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan
di Mesir ?
4.
Bagaimana kebijakan di bidang pendidikan agama di Mesir
?
5.
Bagaimana kebijakan di bidang manajemen pendidikan
formal di Mesir ?
6.
Bagaimana dinamika dalam pengembangan kurikulum di
Mesir ?
7.
Bagaimana pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan di Mesir ?
8.
Bagaimana pembiayaan pendidikan di Mesir ?
BAB II
PEMBAHASAN
1. Potret sistem pemerintahan
Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi semenjak tahun
1979, telah memperbesar kekuasaan gubernur sebagai wakil presiden di daerah,
dan ini telah mendorong keterlibatan masyarakat lebih besar dalam pembuatan
keputusan yang berkaitan dengan priorits sosio ekonomi masyarakat lapisan
bawah.
Republik arab mesir mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri
dari 458 anggota terpilih, 10 orang diantaranya ditunjuk oleh Presiden.
Kira-kira 50% anggota DPR Mesir yang terpilih berasal dari rakyat tani dan
buruh. Mesir juga mempunyai ”dewan konsultatif ” dan sebuah badan yang diikenal
dengan “Dewan Khusus Nasional” (National Specialized Councils) yang
berfungsi membantu Presiden. Mesir dibagi dalam 26 “governorat” yang
masing-masingnya dikepalai oleh seorang gubernur yang diangkat oleh Presiden.
Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1979, governorat mempunyai fungsi
administratif yang penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,
pertanian, irigasi, transformasi dan lain-lain.[1]
2. Kondisi Demografi dan Potensi
Income Negara.
Mesir berpenduduk kurang
lebih 67. 273.906 juta jiwa pada tahun 1997 dengan komposisi 36% berusia
dibawah 15 tahun, dan 37% diatas 65 tahun. Pada tahun 1990 penduduk Mesir baru
mencapai 55 juta jiwa, dan diperkirakan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2000.[2]
Seperti yang dilansir dalam media, Mesir merupakan negara Arab
paling banyak penduduknya sekitar 74 juta orang. Hampir seluruh populasi
terpusat di sepanjang Sungai Nil,
terutama Iskandariyah dan
Kairo,
dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez.
Hampir 90% dari populasinya adalah pemeluk Islam dan sisanya Kristen
(terutama denominasi Coptic).
Penduduk Mesir hampir homogenous. Pengaruh Mediterania
(seperti Arab dan Italia) dan Arab muncul di utara, dan ada beberapa penduduk
asli hitam di selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai asal usul orang
Mesir, namun tidak ada yang konklusif, dan yang paling banyak diterima adalah
masyarakat Mesir merupakan campuran dari orang Afrika Timur dan Asiatik yang
pindah ke lembah Nil setelah zaman es.
Orang Mesir menggunakan bahasa dari keluarga Afro-Asiatik (sebelumnya dikenal sebagai Hamito-semitic).[3]
Luas wilayah negara Mesir adalah 1.315.498 KM persegi dengan
posisiyang sangat strategis. Mesir terletak diperbatasan antara dua benua Asia
dan benua Afrika, serta menjadi pintu masuk bagi kedua benua tersebut.
Mayoritas wilayah Mesir terletak di benua Afrika dan sebagian kecilnya terletak
di benua Asia, yaitu wilayah Sinai yang dalamnya terdapat Gunung Tursina, tempat
Nabi Musa a.s. menerima wahyu.
Di sebelah utara Mesir terdapat laut Meditarinian (Laut Tengah) dan
di sebelah timur terdapat Laut Merah. Kedua laut ini dipertemukan dengan
Terusan Zuez . di sebelah barat, Mesir berbatasan dengan Libya, di sebelah
selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan
Palestina dan Israel.[4]
Daratan mesir dari utara ke
selatan dibelah dua oleh sungai Nil, dan kemudian terbagi dalam dua daerah :
Mesir atas dan Mesir Bawah. Kedua daerah ini kemudian dibagi dalam 26 Provinsi
atau kegubernuran, 150 kabupaten, dan 808 buah kecamatan dengan luas daerah
yang bervariasi.
Sebutan bagi Mesir adalah
Tanah par Fir’aun dan Pyramd. Itulah sebabnya menjadi salah satu tempat
kunjungan pariwisata terbesar selain Mekkah yang ramai karena karena kunjungan
oleh jamaah haji. Disamping memilki potensi pariwisata, Mesir juga tergolong
Negara arab yang subur. Diantra hasil pertaniannya adalah kurma, gandum, bahkan
kurma dibudidayakan untuk ekspor keluar negeri yang meningkat konsusinya setip
menjelang Ramadhan. [5]
3. Filsafat pendidikan dan Orientasi
Pendidikan
Sejak masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Kairo
telah menjadi pusat intelektual Muslim dan kegiatan ilmiah lainnya.
Kecenderungan para khalifah Fatimiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
terlihat dari zaman Al-Muiz.
Keterbukaan pada pemikiran filsafat Yunani membawa pencapaian
ilmiah yang tertinggi di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah. Mereka
mengembangkan sebuah risalat yaitu Risalat Ikhwanus Safa, yang bertujuan
untuk memperlihatkan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan di dunia dan masa yang
akan datang.
Pada masa khalifah Al-Aziz semangat intelektual dan pengembangan
kualitas pemikiran, orang Mesir mampu mengungguli negara lainnya. Al-Aziz
mencoba merubah fungsi masjid Al-Azhar yang dibangun oleh Jauhar menjadi sebuah
Universitas pertama di Mesir, yang merupakan waqaf dari Al-Aziz sendiri.[6]
Awalnya lembaga pendidikan Al-Azhar adalah pusat penyebaran paham
Syiah. Namun, sejak Shalahuddin Al-Ayyubi berkuasa di Mesir pada tahun 1771 M,
Kurikulum pendidikan Al-Azhar pun diubah dari paham Syiah menjadi paham Sunni.[7]
Selain Al-Azhar, di Mesir terdapat beberapa Univarsitas lain yaitu University
of Cairo (1948), Alexandria University (1942), Ein al-Syams
University (1950), Assuit University (1958) dan lainnya.
Seiring dengan medernisasi
pendidikan terus dilakukan oleh Mesir. Berbagai peraturan dan
perundang-undangan dibuat untuk mengintegrasikan jenis dan sistem persekolahan
yang semula otonom menjadi sistem pendidikan nasional. Menurut
perundang-undangan Mesir, sistem persekolahan mengikuti pola 6-3-3-4 tahun,
yakni 6 tahun disekolah dasar, 3 tahun disekolah persiapan, 3 tahun sekolah
menegah dan 4 tahun di Universitas. Usia wajib belajar berlaku pada penddikan
dasar 6 tahun, dari usia 6 sampai 12 tahun. Sekoalh persiapan atau Preparatori
Stage yang berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sekolh umum
dilaksanakan tanpa adanya penjurusan. Sementara itu, sekolah menengah atau General
condary Stage merupakan sekolah umum untuk persiapan ke perguruan tinggi. [8]
Pada tahun 1987, pemerintah Mesir menyatakan bahwa pengembangan
secara ilmiah harus dilakukan dalam system pendidikan pendidikan di Mesir. Oleh
sebab itu, diputuskan agar konsep struktur, fungsi dan manajemen pendidikan
harus diuji ulang. Kementrian pendidikan menyatakan dengan lebih rinci tujuan
utama pendidikan adalah sebgai berikut:
1. Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persatuan kesempatan
2. Pendidikan
juga sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan
fungsional antar produktifitas pendidikan dan pasar kerja
3. Pendidikan
juga harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa
dan penguatan atas budaya dan identitas Arab
4. Pendidikan
harus mampu mengiring mmasyarakat pada pendiidika sepanjang hayat melalui
peningkatan diri dn pendidikan didri sendiri.
5. Pendiidkan
harus mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan menulis, membca, berhitung,
mempelajari berbagai macam bahasa, cipta seni juga serta pemahaman atas
lingkungan.
6.
Pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka
kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian.[9]
4.
Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama
Sasaran pendidikan bervariasi menurut
tingkatan pendidikan, daerah dan program individu.[10] Di Mesir pendidikan agama merupakan prioritas
utama akan tetapi
tidak mengesampingkan pendidikan umum atau modern.
Muhammad
Abduh tercatat sebagai pembaharu pendidikan Mesir terutama untuk skop lembaga
pendidikan tradisionl dan keagamaan, yakniAlAzhar.
Bagi Abduh
ilmu pengetahuan modern yang berkembang di Barat bersumber dari sunnatullah atau
hukum alam. Jadi, tidak bertentangan dengan ajaran islam. Menurutnya IPTEK
telah menjadi sebab kemajuan umat islam di masa lampau dan merupakan factor kemjuan di dunia barat saat ini.
Untuk memodernisasi kembali umat islam, iptek harus kembali dipelajari, umat
islam hendaknya memperhatikan pendidikan dan iptek. Berpijak dari pola pikir
demikian, Abduh menghendaki dimasukkanya beberapa disiplin ilmu modern (al-ulum
al-aqliyah) dalam kurikulum Al-Azhar, seperti fisika, ilmu pasti, filsafat,
sosiologi, dan sejarah. Begitu pula sebaliknya, ia menghendaki dimasukkanya
pendidikan agama yang lebih intensif, termasuk sejarah kebudayaan islam ke
dalam kurikulum sekolah-sekolah bentukan pemerintah.[11]
5.
Kebijakan di Bidang Manajemen
Pendidikan Formal
Sistem pendidikan di Mesir, mempunyai struktur pararelyaitu
: struktur sekuler dan struktur keaagamaan Al-Azhar. Struktur sekkuler
diatur oleh kementrian pendidikan . sedangkan struktur keagamaan Al-azhar
dilaksanakan oleh kementrian urusan Al-Azhar (kemetrian agama). Selain dari
kedua struktur ini, ada pula jenis sekolah yang diikuti oleh sejumlah kecil
anak-anak. Misalnya anak cacat masuk ke Sekolah-sekolah khusus, bagi yang ingin
menjadi militer masuk ke sekolah militer.[12]
Pada saat ini system pendidikan di Mesir dibagi kedalam tiga
tahapan, yaitu:
a.
Pendidikan Dasar (islamiy)
b.
Pendidikan Menengah (altsanawy)
c.
Pasca Pendidikan Sekunder (Al-
taklimil jaamiiy)
Sejak perluasan bebas
wajib belajar hukum pada tahun 1981 maka diadakan peraturan baru yang isinya
kurang lebih yaitu bebas biaya belajar bagi sekolah persiapan atau sekolah
dasar. Sedangkan untuk perguruan tinggi atau pasca pendidikan sekunder negeri,
hanya membayar biaya pendaftaran saja. [13]
Kementrian Pendidikan bertanggung jawab atas segala sesuatu untuk
menjamin terselengaranya operasional sekolah dengan efisien, mulai dari
pendidikan presekolah sampai pendidikan tinggi.
Kementrian Pendidikan disusun dengan organisasi pengelolaan
pendidikan sebagai berikut :
1)
Kantor Dupeti Mentri . Bagian ini menyupervisi :
·
Hubungan kebudayaan dengan pihak luar
·
Perencanaan pendidikan dan tindak lanjutnya
·
Hubungan masyarakat
·
Statistik
·
Masalahmasalah direktorat
·
Koordinasi tugas-tugas supervisi
2)
Bagian Perkantoran Menteri. Tugasnya antara lain :
·
Penghubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat
·
Pusat teknik
·
Kentor keamanan
·
Sekretarian umun dewan-dewan tertinggi negara
·
Seksi kesekretariatan
3)
Bagian Pendidikan Dasar. Kantor ini bertugas :
·
Mengawasi pendidikan dasar
·
Persiapan guru
·
Pendidikan bagi orang dewasa
·
Literasi
4)
Bagian Pendidikan Persiapan dan Pendidikan Menengah. Bertanggung
jawab atas :
·
Pengawasan kedua sektor pendidikan persiapan dan pendidikan
menengah
·
Koordinasi administrasi
5)
Bagian Pendidikan Teknik. Kantor ini bertanggung jawab :
·
Mengawasi pendidikan industri
·
Mengawasi pendidikan perdagangan
·
Mengawasi peralatan teknik
·
Mengawasi koordinasi administrasi
6)
Bagian Pelayanan Pendidikan. Bagian ini bertanggung jawab :
·
Mengawasi akadeni-akademi militer
·
Mengawasi pendidikan jasmani
·
Mengawasi pendidikan sosial
·
Mengawasi hubungan keluar
·
Mengawasi ujian
·
Mengawasi koordinasi administrasi
7)
Bagian Pelayanan Umum. Kantor ini bertanggung jawab :
·
Mengawasi metode pendidikan
·
Mengawasi makanan
·
Mengawasi soal-soal hukum
·
Mengawasi masalah-masalah kantor
8)
Bagian pengembangan Administrasi. Kantor ini bertugas :
·
Mengawasi organisasi
·
Mengawasi pelatihan
·
Mengawasi personalia
Mentri
bersidang dalam waktu-waktu tertentu dengan dewan-dewan yang berada dibawah
kesekekretariatan da sejumlah dewan-dewan lain. Mentri juga memimpin sidang
Dewan Tertinggi Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan
pembuatan kebijakan.[14]
6.
Dinamika dalam Pengembangan
Kurikulum
Di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum ini
terdiri dari konsultan. Supervisor, para ahli, para professor pendidikan dan
guru yang berpengalaman. Biasanya ada sebuah panitia untuk setiap mata
pelajaran, dan ketua-ketua ini diundang rapat sehingga segala keputusan dapat
dikoordinasikan. Kurikulum yang sudah dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada
Dewan Pendidikan Pra-Universitas yang secara resmi mengesahkan untuk
diimplementasikan. Berdasarkan aturan, kurikulum dapat diubah dan disesuaikan
kondisi setempat.
Pusat penelitian pendidikan nasional bertanggung jawab
mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan
mengenai implementasinya di lapangan. Ada berbagai cara untuk terjaminnya
relevansi dan dimensi program baru. Ada berbagai pusat latihan, sekolah
percobaan dan sekolah percontohan yang berguna untuk pembaharuan kurikulum serta
perbaikan metode mengajar. Garis besar kurikulum ditentukan oleh sebuah tim
kecil untuk menulis buku teks. Buku teks menurut kurikulum tidak persis sama dengan
kurikulum yang dilaksanakan. Perbedaannya disebabkan oleh berbagai faktor
seperti kondisi kelas, kurangnya alat peraga, dan perlengkapan lainnya serta
kualitas guru. Terkadang masih bertentangan dengan yang digariskan dalam
kurikulum, kebanyakan pengajaran masih berorientasi verbal.
Pada level pendidikan tinggi lebih banyak kebebasan dalam menyusun
kurikulum dan dalam pemakaian buku teks. Faktor-faktor seperti kelas yang
selalu menjadi bertambah besar dan kurangnya peralatan serta fasilitas lainnya
cenderung menurunkan standar yang
dicapai oleh mahasiswa.[15]
7.
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sistem pendidikan
Mesir mengalami benyak kelemahan, di antaranya, kekurangan guru yang memenuhi
kualifikasi, program-program yang tidak mencukupi jumlahnya, tingginya tingkat
putus sekolah (dropouts), gedung-gedung sekolah yang tidak cukup
jumlahnya , dan rasio murid-murid yang masih tinggi. Disamping itu,
pengangguran cenderung meningkat yang dialami oleh lulusan pendidikan menengah
dan perguruan tinggi.
Upaya negera Mesir untuk memperoleh manfaat kemajuan teknologi
dunia sering menjadi berantakan karena masih banyaknya rakyat yang buta huruf.
Masalah ini mengandung bnyak dimensi, antar lain, sumber daya, gedung, bantuan
untuk guru-guru, kurikulum dan sebagainya.
Pendidikan juga menghadapi kenyataan bahwa guru tak lebih
menyampaikan informasi, dan murid sebagai penerima informasi yang pasif. Seharusnya murid, siswa, dan mahasiswa
dikembangkan menjadi pribadi-pribadi yang positif, mandiri yang mampu berpikir
kreatif dan efektif.[16]
Kementrian pendidikan mempunyai hampir
2000 staf pendukung, biasanya dipilih dengan
cermat. Pada umumnya, yang dipilih
adalah mereka yang telah menunjukkan keterampilan mengajar yang sangat baik.
Metode dan prosedur penilaian yang rinci digunakan untuk keperluan alokasi dan promosi melalui rapat-rapat yang
dilakukan secara regular serta melalui jalur-jalur komunikasi lainnya.
Pendidikan guru saat ini dilaksanakan di universitas dengan masa belajar
selama 4 tahun sebagai pendidkan paling rendah untuk menjadi guru sekolah dasar
dan sekolah menengah. [17]
8.
Pembiayaan Pendidikan
Peningkatan jumlah guru dan sekolah, perbaikan peralatan dan
kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah menyebabkan kenaikan belanja
pendidikan. 23 juta pound mesir (US$77 juta) yang dianggarkan pada tahun 1952
naik menjadi E126 juta pound (US$420 juta) tahun 1969. Pada periode yang sama
investasi masyarakat pada pendidikan meningkat dari E2,5 juta pound (US$8,4
juta) menjadi E33,3 juta pound (US$111,2 juta). Sesudah tahun 1970, alokasi
dana untuk pendidikan mulai meningkat dengan jumlah yang lebih besar
dibandingkan alokasi sebelumnya.
Mesir menerima bantuan dari Bank Dunia, UNICEF, UNESCO dan
negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, German, Kerajaan Inggris (UK)
dan negara-negara Arab. Walaupun jumlah bantuan itu cukup itu cukup besar,
namun masih banyak lagi yang harus dicapai dalam bidang pendidikan, terutama
dalam meningkatkan efisiensi manajemen dan belanja pendidikan.
Sistem pendidikan saat ini mempertimbangkan sekolah persiapan
(sekolah menengah pertama) sebagai jenjang terakhir untuk wajib belajar. Ini
berarti peningkatan biaya. Gaji guru-guru pada semua level pendidikan telah
naik begitu besar antara tahun 1981 dan 1988 dibandingkan kenaikan sebelumnya.[18]
Sejak perluasan bebas wajib belajar hukum pada tahun 1981 maka
diadakan peraturan baru yang isinya kurang lebih yaitu bebas biaya wajib
belajar bagi sekolah persiapan atau sekolah dasar. Sedangkan untuk perguruan
tinggi atau pasca pendidikan sekunder negeri, hanya membayar biaya pendaftaran
saja.
Perguruan tinggi swasta di mesir juga menerima dana negara dan
tidak hanya tergantung pada sumber daya mereka yaitu dari yayasan dan
masyarakat. Namun uang sekolah dan biaya lain-lain untuk pendidikan relatif
mahal jika dibandingkan dengan sekolah negeri, yaitu mulai dari $ 2000.
Perguruan tinggi swasta di mesir juga mnerima dana negara dan tidak
hanya tergantung pada sumber daya mereka yaitu dari yayasan dan masyarakat.
Namun uang sekolah dan biaya lain-lain untuk pendidikan relatif mahal jika
dibandingkan dengan sekolah negeri, yaitu mulai dari $ 11.000 per semester.[19]
BAB III
PENUTUP
Mesir Merupakan Negara yang Sistem pemerintahan bersifat desentralisasi. Pemerintahan
yang tertata rapi yang memiliki potensi besar mengembangkan pendidikan. Letak Mesir yang strategis, berada
di antara benua Asia dan benua Afrika yang menjadi
pintu masuk bagi kedua benua tersebut. Income negara yang diterima dari para
wisatawan, hasil pertanian, dan hasil minyak bumi, serta kebijakan–kebijakan
yang diterapkan di Mesir, mampu memberikan perubahan yang besar khususnya
perkembangan dibidang pendidikan.
Dalam
beberapa hal pendiidkan di Mesir dan Indonesia mempunyai sedikit persamaan,
misalnya pendidikan umum yang ada di Mesir, dikembangkan dari tingkat Taman
kanak-kanak, kemudian sekolah dasar , sekolah persiapan setingkat (SMP),
sekolah lanjutan tingkat SMA, dan perguruan tinggi. Negara mesir juga
memberlakukan wajib belajar 9 tahun dan bahkan ada beberapa sekolah yang
dikelola pemerintah bebas biaya pendidian. Kebijakan ini diberikan untuk
membuka kesempatan pendidikan bagi semua
anak usia sekoah khususnya bagi keluarga yang kurang mampu
DAFTAR PUSTAKA
al-Katani, Abdul Hayyie. 2009. Studi in Islamic Countries: Panduan
Lengkap Kuliah di Negara-negara Islam, Cet. I . Jakarta:
Gema Insani
Arifin, H. M. 1991. Ilmu
Perbandingan Pendiidikan. Jogyakarta:
Andi Offset
Assegaf, Abd. Rachman. 2003. Internasionalisasi
Pendidikan. Yogyakarta: Gama Media
Binti Maimunah. 2011. Perbandingan Pendidikan Islam. Yogyakarta:
Sukses Offset.
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
, diakses pada tanggal 10
Maret 2015, pukul 14:53
WIB.
[1] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem
Pendidikan 15 Negara, Ed. I (Bandung : Lubuk Agung, 2001), hlm. 227
[4] Abdul Hayyie al-Katani, Studi in Islamic Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-negara
Islam, Cet. I (Jakarta:
Gema Insani, 2009), hlm. 21.
[6] Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011),
hlm. 87.
[7] Abdul Hayyie al-Katani, Op.Cit., h. 25
[9] Ibid., hlm. 228
[14] Agustiar Syah
Nur, Op.Cit., h. 232-233.
[16] Ibid,
h. 237-238
[18] Ibid,
h. 233-234
0 komentar
Posting Komentar