MAKALAH
STUDI TENTANG POTRET SISTEM
PENDIDIKAN
DI JERMAN
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Perbandingan pendidikan Islam di setiap negara menjadi tema yang tidak asing lagi dalam dunia
pendidikan. Pendidikan memeiliki peranan yang sangat strategis dalam
pembangunan suatu masyarakat. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat meningkatkan masyarakatnya
menjadi manusia yang bersumber daya yang
maju. Karena melalui pendidikan akan dapat dikembangkan sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin
dikembangkan. Dalam kesempatan ini, pemakalah akan menjelaskan lebih lanjut
potret pendidikan di Jerman yang di dalamnya nanti akan dijelaskan mengenai
sejarah negara Jerman, jenis dan struktur pendidikan dan lainnya mengenai
hal-hal yang terkait dengan pendidikan di negara tersebut
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Sejarah dan sistem pemerintahan
Jerman
merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dahulu Jerman adalah negara yang
berbentuk kekaisaran namun setelah perang Perancis-Prusia, Sistem Pemerintahan Jerman berubah
menjadi dengan kepala pemerintahan Kanselir. Saat
Pemerintahan Jerman dipegang oleh NAZI dengan pemimpinnya Adolf Hitler serta
rezim otoriternya. Jerman sempat terpecah menjadi dua bagian: Jerman
Barat(federal) dan Jerman Timur(Demokratik). Kekalahan dalam Perang Dunia II
membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah
ke Jerman Barat.
Pada
tahun 1990 Jerman kembali bersatu antara Jerman Barat dan Jerman Timur ditandai
dengan Runtuhnya Tembok Berlin. Sejak Jerman bersatu, sistem pemerintahan mereka
adalah demokrasi yang berbasis ideologi berlandaskan prioritas hak-hak asasi
manusia.
Dalam
parlemen Jerman, Partai dengan koalisi yang dominanlah yang memimpin parlemen.
Dalam pemerintahan Jerman, parlemen dikenal dengan nama Bundestag (anggotanya
dipilih) dan Bundesrat( anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara
bagian). Bundesrat hampir mirip dengan senat walau terdapat beberapa perbedaan
wewenang.
Pemerintahan
Jerman dipimpin oleh Kanselir namun Jerman tetap memiliki Presiden yang dipilih
dalam periode lima tahun.
Jerman juga memiliki makhamah konstitusi liberal,
dimana setiap warga mempunyai hak mengajukan keberatan berdasarkan
konstitusi jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh pemerintah[1]
B.
Kondisi Demografi dan Income
Negara
Secara
geografis, Jerman terletak ditengah- tengah benua Eropa dengan luas daerah
356,957 kilometer persegi. Jerman terletak
di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan sembilan negara. Di
sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis; di sebelah
selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria; di sebelah
timur berbatasan dengan Ceko danPolandia; dan di
sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Apabila
tetangga di seberang laut (Laut Baltik) juga
dihitung, maka Jerman juga bertetangga dengan Swedia. Negara ini mempunyai luas total
357,021 km2 (137,847 sq mi), terdiri dari luas daratan
349,223 km2(134,836 sq mi) dan luas lautan
7,798 km2 (3,011 sq mi).[2]
Jerman merupakan negara terluas ketujuh di Eropa dan ke-62
di dunia Jerman berpenduduk 82 juta lebih
dan kira-kira 8% diantaranya bukan berkebangsaan Jerman. Warga Negara asing ini
mulai berdatangan ke Jerman pada akhir tahun
1950an ketika Negara-negara Eropa selatan mulai merekrut buruh-buruh
pekerja tangan. Jumlah yang paling banyak ialah orang Turki. Baik yang lahir di
Jerman atau keturunan Turki. Jerman bukan Negara yang kaya dengan sumber alam,
dan juga bukan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan produksi pertanian. Oleh
sebab itu, Jerman tergantung pada barang-barang impor dan pada barang
ekspornya.
C.
Filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan
Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber
gereja dan Negara. Sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa
gereja selalu terlibat dalam pendidikan, sedangkan the Lander (asal mula kekuasaan daerah) selalulah mengatakan bahwa
merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pengumuman resmi mengenai
wajib belajar pada beberapa daerah semenjak akhir abad ke-17 dapat dianggap sebagai penanda resmi bahwa
masalah pendidikan adalah tanggung jawab Negara. Semenjak itu, pengaruh gereja secara
umum mulai berkurang. Maka masalah pendidikan mulai saat itu terletak terutama
pada kekuatan politik para guru, orang tua, siswa,/mahasiswa sebagai kelompok
yang langsung terlibat untuk menentukan keadaan pendidikan serta
perubahan-perubahan dalam system pendidikan.
D.
Kebijakan dibidang manajemen pendidikan formal
Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level
SD sampai dengan sekolah menengah. Beberapa Lander (penguasa daerah) membuat
berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan
masalah-masalahpendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislative.
Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran,
dan prosedur dalam systemdaerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung
jawab terhadappelaksanaan pendidikan di dalam Negara bagian adalah kementrian
kabinet atauKementrian Kebudayaan (Kultusministerium). Pada
Negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol
secara langsung oleh kementrian Negara bagian, tetapi melalui
badan administrasi regional yang merupakan bagian dari badan
ekskutif.Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan
infrastrukturyang diperlukan dan adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan
staf.
1)
Biaya Pendidikan.
Alokasi biaya pendidikan sepenuhnya bersumber dari Lander (Daerah) danmasyarakat
setempat, kecuali untuk pendidikan tinggi. Menjadi tanggung jawabpemerintah
federal. Hampir semua program pendidikan di jerman bersifat gratis(termasuk
pembebasan uang kuliah di pendidikan tinggi). Pemerintah federal jugamemberikan
bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswaperguruan
tinggi. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang kecil, kira-kira 90% daribiaya
operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal Pengeluaran
pemerintahfederal pada tahun 1990 untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3%
dari GNP.2)
2)
Personalia.
Hanya guru-guru Gymnasium dan sebagian guru-guru specialis untuk
bidang keuangan
yang dididik di tingkat Universitas (S1), dengan tekanan utama bidangkeahlian
daripada bidang keguruan. Namun demikian. sejak tahun 1960, telah
mulaidicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru, minimal
telah dididik di Universitas. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
menerapkan metodemengajar ditempuh melalui in-service training.
3)
Kurikulum.
Kurikulum dirumuskan oleh Kementrian Pendidikan
sesuai Negara bagian masing-masing dibawah kendali Lander (pemerintah
daerah). Sebagian besar Lander mewajibkan mata pelajaran di primary education
sebagai berikut: German;mathematics; social studies (usually taught
as Sachunterricht); history (usually
taughtas Sachunterricht ) geography (usually taught
as Sachunterricht); biology (aspects ofbiology are taught
within science, which is usually taught as Sachunterricht ); physics(aspects of
physics are taught within science, which is usually taught asSachunterricht);
chemistry (aspects of chemistry are taught within science, which isusually
taught as Sachunterricht); art; music; sport;
and modern foreign languages.Sedangkan untuk sekolah menengah, kurikulum
berbeda-beda penekannannya,sesuai jenis sekolah. Namun paling tidak pada setiap
jenis sekolah menengah tersebutmemuat materi pelajaran sebagai berikut: German;
mathematics; on foreign language(usually English); natural and
social sciences; music; art; and sport.
4)
Sistem Ujian
dan Sertifikasi.
Penilaian
akhir tahun siswa di dasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa.
DariGrade 2 (primer, umur tujuh) dan seterusnya, hanya terdapat laporan
setengah-tahunan meliputi komentar terhadap kemajuan dan nilai yang diperoleh
denganmembandingkan kinerja mereka dengan apa ada pada selain dalam sebuah
kelompokpengajaran. Terdapat satu kecenderungan ke arah pelaporan proses
belajar dankinerja, dan terhadap keikutsertaan kelas serta perilaku sosial di
sekolah. Anak anakyang nilainya dan hal
lainnya tidak cukup harus (dapat memilih) untuk mengulangkembali di
awal tahun baru. Tidak ada nilai ujian atau ijasah
di sekolah dasar, yangada hanya sebuah laporan kinerja siswa pada
akhir tahun[3]
E.
Struktur
dan Jenis Pendidikan
1.
Pendidikan
Dasar, Menengah, dan Pendidikan TinggiPendidikan Dasar, Menengah dan
Perguruan Tinggi
Jerman hanya memiliki dua jenjang pendidikan, Pra Perguruan Tinggi,
yaitu pendidikan dasar (Grundschule)
dan pendidikan lanjutan (Gymnasium,
Realschule atau Berufschule).
Jenjang
pendidikan pra perguruan tinggi di Jerman memerlukan waktu tempuh normal selama
13 tahun (berbeda dengan di Indonexia, dimana pendidikan SD-SLTP-SLTA bisa
diselesaikan hanya dalam waktu 12 tahun). Pendidikan sekolah dasar (Grundschule) diberikan dari kelas 1-6,
dan setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk memilih melanjutkan ke Gymnasium, Realschule atau Berufscule.
Gymnasium diperuntukkan
bagi siswa-siswa pandai yang dianggap mampu melanjutkan pendidikan sampai
jenjang perguruan tinggi. Jenjang ini ditempuh mulai dari kelas 7-13, dan
setelah mereka lulus diberi ijazah yang dikenal sebagai “Abitur”. Jadi sebelum
masuk ke perguruan tinggi, seorang siswa menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah selama 13 tahun. Berufscule
diperuntukkan bagi siwa-siswa yang langsung dipersiapkan memasuki dunia kerja
dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan Realschule ada di tengah-tengah keduanya. Kalau dianggap bagus,
siswa dari Realschule bisa meneruskan
ke Gymnasium untuk mendapatkan
Abitur, atau bisa juga langsung memasuki dunia kerja.
Setelah
mendapatkan Abitur, siswa lagsung busa mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi.
Berbeda dengan calon mahasiswa di Indonesia yang harus mengikuti ujian tertulis
(UMPTN), disini calon siswa sama sekali tidak perlu mengikuti ujian seleksi.
Calon mahasiswa tinggal mengirimkan berkas lamarannya, dan universitas akan
langsung memutuskan bedasarkan nilai Abitur. Hal tersebut bisa dilakukan karena
pendidikan di seluruh jerman, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi
memiliki kualitas yang bisa dikatakan sama.
Untuk menjamin kualitas yang merat di semua sekolah, setiap anak
wajib masuk ke sekolah terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah (bila
memilih untuk belajr di sekolah selain yang telah ditunjuk, maka orang tuanya
harus mengajukan permintaan khusus disertai dengan alasan-alasannya).
Sebaliknya, pemerintah pun menyediakan guru-guru dan fasilitas pendidikan yang
merata di semua sekolah, baik di kota besar maupun di pelosok yang jauh dari
kota.[4]
2.
Pendidikan
Prasekolah
3.
Pendidikan
Khusus
4.
Pendidikan
Vokasional, Teknik, dan Bisnis
F.
Manajemen
Pendidikan di Jerman:
a.
Otorita
Oleh karena konstitusi federal telah menetapkan kewenangan Lender atas pendidikan, maka beberapa
Lender membuat beberapa ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing
mengenainperaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses
legislative. Peraturan itu mencakup petetapan tujuan pendidikan, struktur, isi
pelajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Dalam negara
bagian, tanggung jawab pendidikan terletak pada level kementrian kabinet yang
sering disebut kementrian kebudayaan (Kultusministerum).
Pada negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara
langsung oleh kementrian negara bagian, tetapi melalui badan administratif
regional yang merupak bagian dari badan ekskutif tanpa pasangan atau
counterpart langsung dari pihak legislatif atau DPR. Masyarakat setempat biasanya
juga punya tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan
adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.
b. Pendanaan
Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan
sepenuhnya berada di tangan lender dan masyarakat setempat. Secara umum seluruh
biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infrastruktur oleh
masyarakat. Tanggung jawab pemerintah federal untuk pendidikan tinggi,
pengadaan penelitian serta peralatan pengajaran, dan secara umum memberi dukungan
terhadap kegiatan penelitian. Sementara hampir semua program pendidikan
(termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi) bersifat gratis.
Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah
menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Sebagian dari bantuan itu adalah
pinjaman. Oleh karena sekolah-sekolah swasta ada yang kecil (misalnya yang
diselenggarakan oleh gereja), banyak diantaranya yang menerima bantuan dari
anggaran pemerintah dengan jumlah yang cukup besar (kira-kira 90% dari biaya
operaional sekolah). Dan lebih dari itu sekolah-sekolah juga membebaskan uang
sekolah.
c.
Personalia
Biasanya untuk guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang
dididik ditingkat universitas, dengan tekanan utama pada bidang keahlian
dibandingkan dengan bidang keguruan. Staf pengajar untuk sekolah lain termasuk
berbagai bentuk sekolah vokasional dan teknik, mempeoleh pendidikan di
perguruan tinggi lain, dan sering menuntut persyaratan untuk yang lebih rendah.
d. Kurikulum
Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum
mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka
melakukan itu dengan tiga jenis instrument :
1) Table
yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai
dengan grade dan jenis sekolah
2) Pedoman kurikulum
3) Pemberian wewenang penulisan pengadaanbuku teks.
Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah, sedangkan
tujuan kurikulum khusus diterbitkan berkaitan dengan pedoman kurikulum, ini
diputuskan oleh kementrian negara bagian.
a.
Ujian,
kenaikan kelas, dan sertifikasi
Pendekatan yang digunakan untuj mengetahui pencapaian murid adalah
menyerahkan seluruhnya kepada guru untuk menyusun tes tertulis sendiri ditambah
dengan interaksi lisan murid-guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya
digmbarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis atau dalam bentuk nilai.
Tidak ada kenaikan kelas secara otomatis, tetapi kelas mengulang juga hampir
tidak bisa dilaksanakan lagi. Semua dokumen hasil belajar, seperti sertifikat
tamat belajar dan diploma yang dicapai di universitas dan ujian-ujian negara,
memilki hukum yang resmi. Dokumen-dokumen ini saling diakui oleh negara-negara
bagian dan memberi hak kepada pemegangnya untuk memasuki program pendidikan
yang lebih tinggi dan juga mengandung nama-nama profesional termasuk gelar
akdemik.
b.
Evaluasi,
dan Penelitian Pendidikan
Tidak
ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan.
Komponen Jerman dalam Asosiasi Internasional untuk Penelitian Penilaian
Pencapaian Pendidikan dalam bidang “ Membaca” survey pertama dalam dua decade
yang terakhir didasarkan pada sample probabilitas siswa sedcara nasional.
Penelitian ini dilakukan disamping penelitian-penelitian yang lebih besar
dengan bantuan dana pemerintah yang dilaksanakan oleh negara-negara lain,
Jerman belum banyak melakukan penelitian empiris dalam bidang pendidikan[5]
G.
Kebijakan
Pendidikan Agama
Kajian Islam Jadi Kurikulum Baru Pendidikan di Jerman Menteri Pendidikan, AnAnnette
Schavan mendukung rencana memasukan Islam sebagai bagian dari kurikulum
di negara tersebut. Schavan menilai kurikulum tentang Islam bisa mengantarkan
integrasi masyarakat Muslim Jerman secara utuh. Tak hanya itu, keberadaan
pendidikan tentang islam akan menjadi jembatan kesepahaman antara pelajar
muslim dan nonmuslim di Jerman. "Tentu saya sangat mengetahui ketakutan
warga Jerman ketika membahas masalah tersebut. Namun, saya melihatnya sebagai
wujud kebebasan beragama sekaligus menengahi dialog antara muslim dan nonmuslim." [6]
H.
Dinamika
Pengembangan Kurikulum
Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum
mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui tiga
jenis instrument:
a.
Tabel
yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai
dengan “grade” dan jenis sekolah.
b.
Pedoman
kurikulum
c.
Pemberian
wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.
Tujuan umum
kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah (sering dinyatakan pada mukadimah
suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan
pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementerian negara bagian dan mencakup
silabus, rekomendasi metode mengajar, dan kadang-kadang juga model rencana
pelajaran hanya silabus yang dianggap wajib, sedangkan metodologi diserahkan
kepada guru.
I.
Pengembangan
Pendidik dan Tenaga kependidikan
Bagi staf pengajar, sertindafikasi adalah
urusan negara bagian. Pendidikan di universitas (atau fakultas keguruan),
diakhiri dengan ujian yang diawasi negara dan staf universitas sebagai penguji.
Ujian ini diikuti dengan pemagangan (Referendariat) yang mencakup
praktek mengajar dan beberapa kuliah tambahan. Pendidikan pada Referendariat
ini berlangsung selama 2 tahun, yang pada akhirnya dilakukan ujian yang kedua
kalinya, dan kali ini dilaksanakan seluruhnya oleh negara. Oleh karena itu
sedikit sekali mahasiswa yang mampu atau yang mau memperoleh sertifikat satu
karena memerlukan waktu 3 1/2 sampai 4 ¼ tahun di universitas, maka guru-guru
yang betul-betul memenuhi syarat di Jerman Barat hampir 30 tahun sebelum mereka
benar-benar mengajar. Ini jauh berbeda dengan yang terdapat di Jerman Timur
(lama). Disini guru-guru pendidikan dasar umumnnya berusia 21 tahun waktu mereka memulai karir mengajar.
PENUTUP
Setelah mengetahui seluk beluk potret tentang
Jerman baik berupa Sejarah dan sistem
pemerintahan, letak demografi , income negara, filsafat dan orientasi pendidikan, dll diharapkan
kita dapat mengambil hikmah positif dari negara jerman agar negara Indonesia
semakin maju. Pendidikan di Jerman secara umum
menjadi tanggung jawab negara. System pendidikan di Jerman dikelola dan ditentukan oleh negara, sedangkan pemerintah federal hanya memegang peran
kecil yaitu keuangan.
Reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur menarik perhatian banyak
pihak. Dibidang pendidikan, bersatunya kembali kedua
bagian Jerman ini berdampak langsung pada sistem pendidikan yang selama
ini telah berlaku dalam bentuk yang
berbeda karena bedanya sistem politik,. Jerman Barat melaksanakn sistem yang
bersifat desentralistis, sedangkan jerman Timur lebih bersifat sentralistis.
Reunifikasi
secara umum dapat berjalan mulus dan upaya-upaya adaptasi, perubahan dalan
segala aspek kehudupan, sama mendapat dukungan dari kedua belah pihak, Jerman
Barat dan Jerman Timur. Khusus dalam bidang pendidikan, beberapa hal menjadi
catatan, sikap saling memahami antara kedua belah pihak sangat mendukung proses
penyatuan sistem pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
_Germany_Finlandia_Amerika_Australia_Sudan//
Syah
Nur, Agustiar. 2001. Perbandingan
Sistem Pendidikan 15 Negaara. Bandung
: Lubuk Agung
_Germany_Finlandia_Amerika_Australia_Sudan,
diakses tanggal 4/05/2015, pukul 13.15//www.academia
[6] http://dadanrusmana.blogspot.com/2011/03/pendidikan-islam-di-eropa-jerman.html, diakses tanggal 05/05/2015, pukul 19.28
0 komentar
Posting Komentar